PALU, MEDULA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki strategi khusus dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur, H. Ma’mun Amir yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sulteng, Kamis (13/06/2024).
Strategi yang dimaksud yaitu pemberian Bantuan Tunai (BANTU) satu juta per rumah tangga miskin, bantuan sembako, Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya).
Kemudian, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Terminal Dan Transportasi Pangan Terpadu (TETRA PANDU), percepatan penurunan prevalensi stunting melalui inovasi siap gencar aman stunting dan tangguh bersinar, serta masih banyak lagi.
“Tentunya hal ini merupakan wujud nyata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem,” ujar Wagub Ma’mun Amir saat menghadiri Rapat Koordinasi TKPKD se-Sulteng.
Di samping itu, TKPKD Sulteng yang terdiri dari 22 perangkat daerah penanggulangan kemiskinan, menempuh strategi penurunan kemiskinan ekstrem sesuai karakteristik wilayah.
Hal tersebut dilakukan dengan cara peningkatan pendapatan, pengurangan kantong-kantong kemiskinan, dan pengurangan beban pengeluaran dengan lokus pada daerah-daerah (perkotaan/perdesaan) yang masih tinggi angka kemiskinan ekstremnya.
Selanjutnya untuk wilayah perdesaan, para bupati diharapkan agar melakukan intervensi kepada pemerintah desa untuk mengurangi angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi penggunaan dana desa.
Guna mencapai hasil yang maksimal, Wagub pun menginstruksikan kepada seluruh kabupaten/kota, agar segera berkoordinasi dengan pihak swasta dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial, guna mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan.
Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan terus melakukan pemutakhiran data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Tentunya data tersebut sebagai wadah informasi untuk menentukan daftar penerima manfaat dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing,” kata Wagub.
Ia pun berharap semoga di tahun ini, kabupaten/kota seluruhnya berhasil mendapatkan penghargaan dalam bentuk insentif fiskal agar penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencapai angka nol persen. (***)
