Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Palu akan menyurati seluruh pelaku usaha mengenai kewajiban membayar retribusi parkir, ketika melaksanakan bongkar muat di lokasi usahanya.
Beberapa contohnya, ada di sekitaran Jalan Imam Bonjol dan Jalan Gajah Mada. Semua wajib membayar parkir.
Sama halnya dengan para supir Ojek Online (Ojol) yang juga wajib membayar retribusi parkir, tanpa terkecuali.
“Tidak juga baru satu menit sudah ditagih, ibarat kata belum lima menit,” ungkap wali kota dengan nada bercanda.
Kemudian, pihak Dinas Perhubungan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, akan melaksanakan rapat bersama terkait pengelolaan parkir di wilayah pasar.
Nantinya, akan disampaikan kepada para pelaku usaha yang ada di pasar, agar menertibkan parkir dengan sebaik-baiknya. Sehingga para jukir yang ada di wilayah pasar, dapat mengelola parkir dengan lebih baik.
“Pelaku usaha tidak memiliki kewenangan mengatur parkir di tepi jalan umum. Mengenai hal ini, akan ditegaskan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu secara tertulis kepada pelaku usaha,” jelas wali kota.
Selanjutnya, berkaitan dengan ruang-ruang parkir di Kota Palu, akan diklasifikasikan untuk menentukan jumlah Jukirnya. Mengingat antara satu titik parkir dengan lainnya, pendapatannya tidak sama.
Untuk ruang parkir kecil, ketentuannya adalah jumlah kendaraan maksimal 20 motor dan 10 mobil setiap harinya. Sehingga, Jukir yang bertugas adalah satu orang Jukir resmi dan satu orang Jukir pembantu.
Jukir dengan ruang parkir kecil, direncanakan akan mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Palu melalui perhitungan matang hasil retribusi parkir yang didapatkan.
Untuk ruang parkir sedang, ketentuannya adalah jumlah kendaraan maksimal 50 motor dan 50 mobil. Sehingga Jukir yang bertugas yakni dua orang Jukir resmi dan dua orang Jukir pembantu.
Baca Juga: Kepala LPP RRI Palu yang Baru Sebut Hadianto Rasyid Sangat Terbuka dengan Media
