Palu, Medula.id – Polemik terkait pembangunan Mall Tatura Palu yang belum terselesaikan menjadi sorotan utama dalam debat pertama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2024. Acara debat ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Palu di Best Western Hotel pada Senin, 21 Oktober 2024.
Pada sesi debat tersebut, pasangan calon (paslon) nomor urut 3, J Wartabone, menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Mall Tatura dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Wartabone mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2, Hadianto Rasyid, yang saat ini menjabat sebagai petahana.
Petahana Bantah Pembangunan Tidak Dilanjutkan Karena Dana Asuransi Sudah Habis
Menjawab pertanyaan tersebut, Hadianto Rasyid menjelaskan bahwa dirinya tidak melanjutkan pembangunan Mall Tatura karena dana asuransi senilai Rp87 miliar untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa sudah habis sebelum ia dilantik pada 2021. “Duit 87 miliar itu sudah habis sebelum saya dilantik. Jadi tanyakan kepada yang menjabat sebelumnya,” tegas Hadianto dalam siaran langsung debat di platform Facebook dan YouTube.
Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan ulang mall tersebut membutuhkan dana sekitar Rp350 hingga Rp500 miliar. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu hanya berkisar Rp1,2 triliun per tahun. “Kami pernah mengajukan pinjaman bank, tapi tidak bisa meninggalkan utang untuk pemimpin berikutnya. Jika kami meminjam, baru akan lunas di 2024,” jelasnya, seraya menekankan bahwa proyek tersebut bukan prioritasnya.
Wartabone: Pemimpin Harus Berani Cari Solusi
Menanggapi pernyataan Hadianto, J Wartabone menekankan bahwa seorang pemimpin harus berani mencari solusi demi kesejahteraan masyarakat. “Kalau sudah jadi pemimpin, maka harus berani mencari solusi,” ujar Wartabone.
Mantan Wali Kota Hidayat Klarifikasi Dana Asuransi
Paslon nomor urut 1, Hidayat, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Palu, memberikan tanggapan setelah debat. Menurutnya, pernyataan Hadianto terkait habisnya dana asuransi tidak tepat. Hidayat menegaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan Mall Tatura dilakukan oleh PT Citra Nuansa Elok (CNE), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Soal dana dan pengelolaan mall itu adalah urusan CNE dan pemerintah seharusnya mengevaluasi kinerja mereka,” katanya dalam wawancara pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Hidayat juga mengungkapkan bahwa saat menjabat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan investor yang siap menanamkan dana Rp280 miliar untuk pembangunan mall tersebut. Namun, ia menyesalkan bahwa pihak pemerintah kota tidak menemui investor tersebut, yang akhirnya kembali ke Jakarta. “Seharusnya ada tindak lanjut karena ini peluang investasi besar,” ujarnya.
Pemerintah Kota Masih Berupaya Cari Investor Baru
Dari sisi pemerintah, Hadianto sebelumnya menyatakan sedang berusaha mencari investor baru untuk melanjutkan proyek tersebut. Menurut data yang dirilis pada laman resmi Pemkot Palu, pertemuan dengan investor dari Nusantara Halid Holding Group telah dilakukan pada September 2022 untuk membahas kelanjutan pembangunan Mall Tatura.
PT CNE, sebagai pengelola mall, juga menghadapi tantangan serius, termasuk pembekuan keuangan dan ketidakjelasan soal saham yang tersisa. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), saham perusahaan dinyatakan nihil, bertentangan dengan klaim pihak CNE yang menyebutkan masih ada dana sekitar Rp750 juta.
Polemik ini terus berlanjut dan menjadi isu krusial dalam Pilkada Palu 2024, mengingat proyek Mall Tatura memiliki dampak besar bagi perekonomian dan kesejahteraan warga Palu.
