Debat Publik Kedua Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 yang digelar oleh KPU Kota Palu berlangsung pada Kamis (7/11) yang disiarkan secara langsung melalui siaran iNews TV, Debat yang membahas Tema “Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Kota Palu” menjadi ajang bagi para paslon untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan mengenai pengalaman yang telah mereka lakukan dan visi-misi yang terkait.
Pembukaan kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Kota Palu, “19 hari lagi pemungutan suara, KPU Palu tak henti hentinya laksanakan pendidikan pemilih dengan menyasar masyarakat umum, tokoh agama, perempuan, disabilitas, komunitas, pemilih pemula, dan pemilih muda, termasuk kami bersosialisasi kepada warga binaan, lapas, dan rumah tahanan.” Ucap Idrus, Ketua KPU Kota Palu.
Selanjutnya, pada sesi tanya-jawab, Paslon Nomor urut 3, Muhammad J. Wartabone dan Dr. Rizal, mengajukan pertanyaan ke Paslon nomor urut 2, Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin, terkait kebijakan pengadaan bus. “Electronic Regystration Identification merilis data ada 378.801 unit kendaraan di Kota Palu yang terdiri dari 4 elemen, baik itu mobil penumpang, mobil bermuatan, bus termasuk juga kendaraan sepeda motor. Barusan juga Pemerintah Kota Palu mengadakan 26 unit bus dengan anggaran yang tidak sedikit dengan konsep sewa dengan pihak ketiga. Anggarannya cukup fantastis di tahun 2024 dan tahun depan. Apakah kita memikirkan ada masyarakat kita, ada mereka yg tidak bisa makan, ada mereka yang kesulitan pendidikannya, ada anak-anak yang kesulitan gizinya, bagaimana pendapat 02 dengan pengadaan bus itu,”
Menanggapi pertanyaan tersebut, paslon nomor urut 2 kewajban revitalisasi dan transformasi dalam transportasi sangat bermanfaat buat masyarakat karena penghematan anggaran bulanan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Palu. “revitalisasi dan transformasi dalam bidang transportasi memang wajib dilakukan oleh sebuah perkotaan apalagi Kota Palu. Kalo kita liat bagaimana kota-kota besar memenuhi ekspektasi ini, demikian halnya dengan kota Palu. Kota Palu harus menunjukkan bahwa kota ini memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan sebagai gambaran sebuah ibukota. Kadang-kadang kita sering berpikiran bahwa penerimaan cost benefit yang selalu diperhadapkan. Padahal cost benefit multiplayer effect yang dihasilkan oleh adanya bus di kota Palu ini, sedikit saya berikan hitungannya. Kalo masyarakat kita dari Pantoloan masuk ke tengah kota dengan transportasi konvensional mereka mengeluarkan 35.000 untuk bisa masuk ke tengah kota berarti PP mereka akan mengeluarkan uang sekitar 70.000. Tetapi ketika ini berjalan mereka cukup mengeluarkan uang 5.000 rupiah utk msuk ke tengah kota dan kemudian kembali itu mereka berarti hanya mengeluarkan 10.000. Berarti ada sekitar 60.000 yang kemudian mereka bisa hemat. 60.000 ini kalo dikali 30 berarti 1,8juta. Kalo mereka sepasang suami istri dalam rumah berarti mereka sudah menghemat sekitar 3,6jt/bulan. Ini bisa kita perhitungkan kalo jumlah yang menggunakan bus ini berarti setiap bulannya 1000 berarti sekitar 3,6 miliar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dan apa yang kita keluarkan lewat pola skema by the service itu sangat murah dan tidak membebani tetapi efek dominonya akan bermanfaat sekali buat masyarakat Kota Palu.”
Setelah mendengar jawaban dari paslon nomor urut 2, Muhammad J. Wartabone perbandingan jumlah kendaraan dengan jumlah masyarakat Kota Palu yang hampir sama. “jadi data yang disampaikan oleh wakil saya tadi hampir sama jumlah kendaraan di Palu dengan jumlah penduduk di kota Palu 389.999. Jadi ada selisih 11.000 Artinya yang tidak punya kendaraan roda dua atau roda empat di Kota Palu ini hanya anak TK, dan Lansia yang 70 tahun keatas. Ini sangat mubazir, kita hrus membayar bus ini 1,8 miliar/bln. APBD ini tadinya diakatakan gratis 3 bulan. Tetapi kita hrus siapkan 7,5 miliar. Asumsinya tahun depan 2025, berarti 21,6 miliar. Kita udah mubazir di Vatulemo, kita udah Mubazir lagi diperjalanan ini.” Ujarnya dalam sebuah debat.
Namun, hal ini tidak sejalan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 26,83 ribu orang, meningkat sebesar 0,08 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 (palukota.bps.go.id). ketimpangan sosial jelas masih ada dan penting untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Palu dengan memperhatikan kondisi dan keadaan masyarakat menengah kebawah. Sebagian besar masyarakat Kota Palu berada diangka kemiskinan, yang berarti masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan harga terkini BBM untuk harga Pertalite berkisar 10.000 rupiah, Pertamax : 12.400, Pertamax Turbo : 13.800 (industri.kontan.co.id).
