Jakarta, Medula.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pendataan kondisi irigasi di masing-masing wilayah guna mendukung program swasembada pangan. Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/12/2024).
“Paling utama adalah yang harus kita kerjakan adalah satu, yaitu masalah irigasi. Jadi irigasi, tolong data dari kabupaten dan kota, kadang-kadang ada juga [kota] yang punya desa, kota baru ini terutama. Ini tolong dicek per kabupaten dan kota dan direkap oleh provinsi,” ujar Mendagri.
Mendagri menjelaskan bahwa pendataan dilakukan terhadap sawah yang tidak memiliki irigasi maupun irigasi yang rusak. Ia menegaskan, pendataan ini menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah (Sekda) yang akan dibantu oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU). Data yang terkumpul akan direkap oleh pemerintah provinsi dan dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
“Saya minta hari Senin depan, atau hari Selasa depan, semua direkap oleh seluruh Sekda provinsi, merekap ini dari kabupaten dan kota. Tapi nanti hari Senin atau Selasa, ada rapat Zoom Meeting spesifik mengenai masalah ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menegaskan pentingnya program swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2027. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Pemda untuk segera bergerak cepat mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk memperbaiki sistem irigasi.
“Mohon didata sawah-sawah kita yang belum ada irigasinya atau irigasinya yang sudah rusak sehingga sawahnya sekali tanam. Segera ini minta didaftar, didata, kirim ke Kementan atau PU Dirjen Perairan atau tembusan ke Menteri Koordinator Bidang Pangan, agar ini bisa kita selesaikan,” tegas Zulkifli.
Zulkifli juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memastikan ketersediaan pupuk dengan alokasi sebesar 9,55 juta ton. Selain itu, regulasi terkait pengangkatan penyuluh dari pusat untuk daerah-daerah yang kekurangan tenaga penyuluh atau memiliki penyuluh yang tidak aktif telah diterbitkan.
“Bagi kabupaten-kabupaten atau provinsi yang penyuluhnya tidak aktif atau penyuluhnya kurang, maka sekarang sudah ada Inpres, penyuluh boleh diangkat dari pusat,” pungkasnya.
