Palu, Medula.id – Selama bulan Desember 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil menyelesaikan berbagai konflik antara masyarakat dan perusahaan yang tersebar di hampir semua kabupaten, dengan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Konflik-konflik tersebut terdiri dari sengketa tanah di wilayah perkebunan besar, penolakan atas izin pertambangan, serta konflik sosial seperti kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
Gubernur Sulteng, Rusdy Mastrura, telah memberikan arahan agar konflik-konflik tersebut segera diselesaikan dengan berbasis pada asas kemanusiaan, keadilan, keberlanjutan serta tetap menjaga iklim investasi di Sulawesi Tengah. “Memang selama ini konflik yang kami selesaikan merupakan konflik-konflik lama. Hingga Desember 2024, kami telah menyelesaikan 56 kasus atau konflik. Bahkan kemarin saja ada empat kasus yang diselesaikan secara parade,” ungkap Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, M. Ridha Saleh, Rabu (18/12).
Dalam menangani konflik tersebut, Gubernur Sulteng membentuk desk khusus kolaborasi antara Biro Hukum dan Biro Ekonomi yang bekerja secara panel untuk mengkaji dan melaksanakan gelar perkara sebelum kasus tersebut dimediasi. “Konflik-konflik yang kami tangani hampir semuanya berakhir dan selesai di meja mediasi. Hanya ada sekitar 3 kasus yang direkomendasikan untuk diselesaikan di meja pengadilan,” tutup Ridha Saleh.
