Samarinda, Medula.id – Media massa memiliki peran strategis dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Media diharapkan dapat mengisi kekosongan ruang pemerintahan yang belum mampu ditangani oleh pemerintah, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ke-3 yang digelar di Hotel Aston, Samarinda, Senin (16/12/2024).
“Media jangan takut untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Pak Prabowo Subianto memerintahkan saya untuk memberikan pengampunan dan kebebasan bagi ruang kritik. Karena lewat kritik itulah media bisa mengisi ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh negara ini,” ujar Natalius Pigai.
Menurut Natalius, Presiden Prabowo adalah pemimpin yang menghormati kebebasan berpendapat dan mendorong pers Indonesia untuk menjadi motor penggerak ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa.
“Media memiliki tanggung jawab besar. Anda semua (media massa, red) adalah penjaga cahaya kebenaran, kejujuran, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan,” tegasnya.
Rakernas JMSI kali ini merupakan yang ketiga dan dihadiri oleh Ketua Umum JMSI Pusat, Dr. Teguh Santosa; Ketua JMSI Kalimantan Timur, Muhammad Sukri; perwakilan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur; Forkopimda; Penjabat Gubernur Lampung; serta seluruh pengurus JMSI dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam forum ini, Natalius Pigai berharap agar media siber terus menjalankan perannya secara kritis, independen, dan konstruktif dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
“Berita fakta jangan terlalu banyak diedit, tulis saja semua sesuai fakta namun tetap mengacu pada aturan jurnalistik,” tutup Natalius Pigai.
