JAKARTA, MEDULA.id – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, memberikan saran terkait pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah. Dalam keterangan resmi, Anwar mengungkapkan bahwa program tersebut sebaiknya dimulai secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Menurut saya, kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” kata Anwar. Ia menambahkan, apabila anggaran pemerintah sudah mencukupi pada tahun depan, program tersebut dapat dilaksanakan secara penuh, yakni 5 atau 6 hari dalam seminggu.
Program MBG ini diketahui memiliki anggaran yang terbatas, sehingga Anwar menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengelolaan dana secara efisien. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Najamuddin, mengusulkan untuk mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Namun, Anwar mengingatkan bahwa pemanfaatan dana ZIS untuk MBG harus memperhatikan ketentuan syariah. Ia menjelaskan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada golongan fakir miskin dan beberapa asnaf lainnya, sementara untuk anak-anak dari keluarga yang lebih mampu, program MBG bisa dibiayai melalui dana infak dan sedekah. “Kalau dari dana zakat, tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” ujarnya.
Anwar juga mengkritik anggaran pemerintah yang masih terbatas meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam. “Bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun memiliki anggaran yang kurang untuk mendukung program MBG?” ujar Anwar.
Menurut Anwar, sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kontrak-kontrak yang ada terkait pengelolaan sumber daya alam, seperti tambang batu bara, nikel, emas, tembaga, dan lainnya. Ia menilai bahwa selama ini para pengusaha tambang telah menikmati keuntungan besar dari konsesi yang diberikan pemerintah, namun manfaatnya bagi kemakmuran rakyat belum maksimal.
“Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang dimiliki pemerintah meningkat tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, termasuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis,” tegas Anwar.
Dengan langkah-langkah tersebut, Anwar berharap pemerintah dapat lebih efektif dalam mengelola anggaran dan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan rakyat, serta memastikan program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal.
