PALU,MEDULA.id – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza, menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan sektor UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikannya dalam acara pelantikan pengurus Persatuan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) se-Sulawesi Tengah periode 2025-2030 dan peluncuran nasional program digital Lubkita.com, yang diselenggarakan di Hotel Sriti, Kota Palu, pada Kamis (16/1/2024).
Dalam sambutannya, Helvi mengungkapkan rencananya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDTT) RI, Ahmad Riza Patria, guna mengidentifikasi desa-desa di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi untuk dijadikan Pilot Project nasional. “Nanti InsyaAllah saya dengan Pak Budiman, doain. Nanti saya hubungi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDTT) RI, saya coba kontak Pak Ahmad Riza Patria, untuk bisa ke Sulawesi Tengah untuk identifikasi desa mana saja yang mungkin berpotensi untuk dijadikan Pilot Project nasional,” ujar Helvi.
Helvi yang hadir bersama Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) RI, Budiman Sudjatmiko, juga menyampaikan pentingnya promosi produk UMKM Sulawesi Tengah melalui platform digital agar produk-produk tersebut dapat dikenal secara luas. “Saya bawa Deputi yang juga berperan di Sulteng, Kemudian ada Deputi Pengembangan Usaha Mikro, saya bawa. Nah kalau nanti teman-teman datang ke Jakarta, mau bawa hasil produk UMKM, kita punya etalasi bisnis yang namanya Smesco. Jadi kalau Sulteng ingin dipajang kerajinannya, urusannya sama beliau,” jelasnya.
Helvi juga memaparkan tentang konsep ekonomi kerakyatan yang harus didorong untuk mengentaskan kemiskinan. “Pola ekonomi kerakyatan ini kadang orang berasumsi bahwa kita membenci yang besar, padahal tidak. Dalam konsep UMKM, yang besar harus menjadi mitra, dan harus mendukung keberadaan sektor mikro, kecil, dan menengah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Helvi mengungkapkan empat program utama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih, yaitu program pangan bergizi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi. Ia menyoroti potensi Morowali yang dapat mencakup keempat program tersebut, dengan industri besar dan tambang besar yang ada di wilayah tersebut, serta pentingnya hilirisasi. “Di situlah peran UMKM yang sangat penting, terutama dalam bidang pangan bergizi,” tambahnya.
Helvi juga mengingatkan pentingnya program perumahan rakyat yang harus mendapat pengawasan dari Pemerintah Daerah dan melibatkan kontraktor lokal. “Mari kita sama-sama kawal ini agar program terakhir penanggulangan kemiskinan melalui UMKM ini berhasil,” harapnya.
Program Rumah Produksi Bersama (RPB) yang juga dipaparkan dalam kesempatan ini merupakan program kerja sama antara pemerintah, pelaku UMKM, koperasi, dan swasta. RPB bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dan nilai tambah UMKM, serta memberikan solusi bagi UMKM agar dapat bertransformasi menuju industrialisasi.
Dengan adanya RPB, pelaku UMKM dapat melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pasar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi nasional dan memperkuat basis industri Indonesia, sekaligus membantu UMKM naik kelas dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor ini.
Program Rumah Produksi Bersama diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi besar pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah.
