PALU, MEDULA.id – Massa dari Front Pemuda Kaili (FKP), Bersama tokoh adat dan masyarakat sekitar tambang, menggelar aksi demonstrasi di kantor PT Citra Minerals Palu (CPM), pada Senin (10/2/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait operasional tambang di wilayah tersebut.
Para demonstran menilai keberadaan PT CPM berpotensi menciptkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Mereka khawatir hal ini dapat memicu konflik kepentingan yang berujung pada perpecahan sosial di Kota Palu dan sekitarnya.
Dikutip dari media alkhairaat.id, ketua FKP, Erwin Lamporo mengatakan adanya risiko bencana yang ditimbulkan aktivitas tambang ini. Wilayah ini berada di jalur Sesar Palu-Koro, sehingga rentan terhadap risiko seperti gempa bumi, longsor, perubahan alur sungai, penurunan debit air, serta pencemaran sumber air, termasuk Sungai Pondo yang menjadi tumpuan masyarakat sekitar.
Sebagai bentuk perlawanan, massa mengancam akan melakukan penyegelan lokasi tambang secara adat. Penyegelan ini akan dilambangkan dengan pemasangan kain kuning sebagai simbol penolakan dan perlawanan adat terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kami bersama seluruh elemen masyarakat sekitar lingkar tambang mendesak kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementrian ESDM agar mencabut izin konsesi PT CPM dan menghentikan segala aktivitasnya,” kata Erwin.
Koordinator lapangan aksi, Umar Ali, menegaskan bahwa penyegelan ini dilakukan atas nama masyarakat dan leluhur Kota Palu. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.
Dalam aksi ini, massa juga menyerahkan lembaran tuntutan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, yang hadir pada hari itu. Tuntutan tersebut berisi keberatan terhadap operasional PT CPM di Poboya.
Aksi demonstrasi ini menegaskan penolakan masyarakat terhadap proyek tambang yang dianggap membawa ancaman lebih besar dibandingkan manfaatnya. Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi lingkungan serta hak-hak masyarakat setempat.
