PALU, MEDULA.id – Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah, Haris Zakaria, SE, M.Si, mengungkapkan bahwa langkah merumahkan sejumlah karyawan di stasiun tersebut merupakan upaya untuk mendukung program pemerintah melalui kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan Haris Zakaria saat ditemui oleh awak media di rumah dinas TVRI Stasiun Sulawesi Tengah pada Senin (10/2/2025) siang.
“Langkah ini sesuai dengan perintah langsung dari direksi untuk seluruh kepala stasiun di daerah, bukan hanya di Sulawesi Tengah,” ujar Haris Zakaria. Dia menambahkan, direksi menyerahkan kepada masing-masing kepala stasiun untuk merumuskan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan kebutuhan stasiun mereka.
Haris Zakaria menjelaskan bahwa di TVRI Stasiun Sulawesi Tengah, sebanyak 15 orang penyiar telah dirumahkan. Meski demikian, ia bersyukur ada empat orang yang tetap bekerja dengan sukarela tanpa menerima bayaran. Selain itu, ada 12 kontributor yang tetap mengirimkan berita meskipun tidak setiap hari. Sementara itu, tenaga outsourcing berjumlah 23 orang, dan sebanyak 9 orang di antaranya direncanakan akan dirumahkan per 1 Maret 2025.
“Saya harus melakukan ini demi efisiensi anggaran,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran juga diterapkan di tempat kerja, seperti mengurangi penggunaan listrik di malam hari dan menghindari penggunaan AC di ruangan kantor. Selain itu, rumah dinas para pejabat di TVRI Stasiun Sulawesi Tengah kini tidak lagi menggunakan meteran listrik yang dibiayai negara, melainkan menggunakan token listrik yang harus dibebankan pada penghuni rumah dinas.
“Saya pribadi juga tidak menggunakan AC di rumah dinas. Ini adalah bagian dari menjaga kebersamaan dan mendukung program pemerintah untuk efisiensi anggaran,” jelasnya.
Terkait dampak kebijakan ini, Haris Zakaria menyampaikan bahwa meski kebijakan ini mempengaruhi karyawan, ia berharap situasi ini akan kembali normal seiring berjalannya waktu. Jika kebijakan anggaran kembali normal, seluruh karyawan yang telah dirumahkan akan dipanggil kembali untuk bekerja.
“Memang ini berat, tetapi tetap harus dijalankan. Kita tunggu hasil kebijakan dan mudah-mudahan segera ada solusi dari pemerintah,” harapnya.
Haris Zakaria juga berharap TVRI dapat mendapatkan dispensasi terkait anggaran, mengingat program yang dijalankan oleh TVRI berbeda dengan kementerian atau lembaga lain.
“Kami terus berkomunikasi dengan direksi agar TVRI mendapatkan dispensasi. Program yang ada di TVRI memang berbeda dengan kementerian dan lembaga lain,” pungkasnya.
