PALU, MEDULA.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin rapat strategis yang melibatkan perangkat daerah terkait urusan perizinan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Polibu, Jl. Sam Ratulangi No.101, Kota Palu, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Reny A Lamadjido, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, serta sejumlah kepala dinas, termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Moh Rifani Pakamundi, Kadis Kehutanan Muhamad Neng, Kadis Lingkungan Hidup Yopie M.I.Patiro, dan Plt Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Eddy N Lesnussa.
Dilansir dari media TribunPalu.com, dalam rapat tersebut, Anwar Hadir menekankan pentingnya pengelolaan perizinan yang baik sebagai garda terdepan pelayanan publik dan penentu kredibilitas pemerintah. Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan perizinan dapat merusak citra pemerintah di mata masyarakat dan berpotensi berujung pada masalah hukum.
Gubernur Anwar Hafid mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan tata kelola perizinan dan menciptakan ekosistem investasi yang ramah di Sulteng. Salah satu instruksinya adalah pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses perizinan. “Saya minta tolong supaya jelas waktunya, berapa pun lamanya asal kita bisa (selesaikan) karena rakyat butuh kepastian,” kata Anwar Hafid yang dikutip dari TribunPalu.com.
Selain itu, Anwar Hafid meminta agar petugas pelayanan perizinan membuat pakta integritas. Dengan adanya pakta ini, jika terjadi keterlambatan,proses dapat dilacak untuk mengetahui penyebabnya, dan petugas yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi. Sebaliknya, jika proses perizinan lebih cepat dari yang dijanjikan, petugas berhak mendapatkan penghargaan.
Ia juga menginstruksikan agar setiap petugas yang terlibat dalam proses perizinan menandatangani pakta integritas, sehingga dapat menjadi kontrak kinerja yang jelas. Ia memberikan tenggat waktu satu minggu bagi dinas dan badan terkait untuk menindaklanjuti permintaannya.
Anwar Hafid juga mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon izin, dengan melayani mereka secara eksklusif dan penuh perhatian. “Harapan saya ada ruang tamy buat orang yang mengurus perizinan, suguhkan kopi atau the, buat yang nyaman karena warga ini raja yang mau dilayani,” ujarnya.
Ia yakin bahwa dengan memberikan pelayanan maksimal, akan memudahkan masuknya investasi dari berbagai sumber, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi masyarakat.
