PALU,MEDULA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengingatkan Pemerintah Kota Palu untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran mudik gratis Lebaran 2025. Anggota Komisi B DPRD Kota Palu, M. Sultan Amin Badawi, menyatakan dukungannya terhadap program mudik gratis, yang dianggap sebagai inisiatif positif untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung. Namun, ia menegaskan pentingnya transparansi terkait sumber anggaran yang digunakan untuk program tersebut.
“Jika tujuannya mulia, kami sangat setuju. Mudik gratis ini akan membantu saudara-saudara kita yang ingin pulang kampung. Tetapi sebagai mitra pemerintah, DPRD harus diberitahu dari mana sumber anggarannya, agar masyarakat juga tahu,” ungkap Badawi di Palu, Rabu.
Badawi juga mengingatkan bahwa saat ini Kota Palu tengah menghadapi defisit anggaran, dan beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah belum menerima hak mereka. Selain itu, realisasi Pendapatan Daerah pada tiga bulan pertama tahun 2025 baru tercatat sekitar 4,57 persen, yang seharusnya sudah lebih dari delapan persen pada periode tersebut.
Sehubungan dengan hal itu, Komisi B DPRD Kota Palu berencana mengundang Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas lebih lanjut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami akan mengirim surat ke OPD, terutama Dinas Dispenda, untuk menanyakan apa kendalanya sehingga pendapatan daerah baru mencapai 4 persen, sekaligus menanyakan sumber anggaran mudik gratis ini,” tambah Badawi.
Komisi B berharap, dengan adanya RDP, Pemerintah Kota Palu dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai hal ini dan memastikan bahwa program mudik gratis dapat terlaksana dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
