PALU,MEDULA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengkritisi rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Palu pada triwulan pertama tahun 2025.
Dilansir dari palu.tribunnews.com, Anggota DPRD Kota Palu, Muslimum, menyatakan bahwa realisasi PAD Kota Palu masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, APBD Kota Palu 2025 mencapai Rp1,8 triliun dengan target PAD sebesar Rp590,56 miliar. Namun, hingga saat ini baru terealisasi sebesar Rp24,77 miliar, yang setara dengan sekitar 4,19 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Pemerintah harus lebih proaktif dalam menggali potensi PAD yang ada. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru kelabakan. PAD yang rendah ini harus segera diatasi,” ujar Muslimum di Palu, Rabu.
Realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp21,72 miliar dari target Rp400,20 miliar, atau sekitar 5,43 persen. Sementara itu, retribusi daerah baru mencapai Rp2,58 miliar dari target Rp38,74 miliar, atau 6,66 persen. Dana transfer dari pemerintah pusat, yang mencapai Rp1,13 triliun, baru terserap sekitar Rp57,85 miliar atau 5,11 persen, sementara pendapatan lain-lain masih sangat minim, hanya Rp50 juta dari target Rp86,91 miliar.
Muslimum menegaskan, DPRD meminta Pemkot Palu segera mengambil langkah konkret agar realisasi pendapatan daerah dapat mengejar target yang telah ditetapkan. Menurutnya, capaian PAD yang jauh di bawah harapan ini sangat tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Kabupaten Banggai, yang realisasi PAD-nya sudah mencapai lebih dari 10 persen.
“Seharusnya pencapaian PAD pada tiga bulan pertama sudah di atas 8 persen, tetapi hingga Maret ini, realisasinya baru sekitar 5 persen. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meningkat seharusnya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD,” jelasnya.
Muslimum juga mengingatkan bahwa masalah PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan, namun juga merupakan tanggung jawab Wali Kota selaku kepala daerah. “Wali Kota harus lebih kreatif dalam mengelola PAD. Fokuslah terlebih dahulu pada peningkatan pendapatan daerah daripada kegiatan lain,” tegasnya.
