PALU,MEDULA.id – Sejumlah mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) menggelar aksi spontan bertajuk Darurat Demokrasi di Taman Universitas Tadulako, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, pada Selasa (18/3/2025). Aksi ini dilakukan untuk menentang kebijakan pemerintah yang dinilai mengancam kebebasan demokrasi.
Presiden Mahasiswa (Presma) Untad, Irvan, menjelaskan bahwa dalam aksi tersebut ada beberapa isu yang disuarakan. Isu utama yang diangkat adalah penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang saat ini sedang dipersiapkan untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR RI. Mahasiswa khawatir, RUU TNI dapat memperluas peran militer dalam kehidupan sipil, yang berpotensi mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Selain RUU TNI, aksi juga mengangkat permasalahan lainnya, seperti efisiensi anggaran, pertambangan di Sulawesi Tengah, dan kasus korupsi di perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, Antam, serta Timah.
Aksi yang dimulai pukul 21.00 WITA hingga tengah malam tersebut berlangsung cukup tertib. Massa aksi mengadakan orasi ilmiah, tabur bunga, dan pembakaran ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat. Acara diakhiri dengan doa bersama agar para anggota DPR RI menyadari penolakan yang disuarakan masyarakat terhadap RUU TNI.
Irvan menegaskan bahwa mahasiswa berharap DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan RUU TNI untuk menjaga stabilitas bangsa, mengingat banyaknya penolakan yang datang dari berbagai daerah. “Harapan kami, aksi ini dapat menyampaikan suara mahasiswa Sulawesi Tengah ke DPR RI. Jika RUU TNI tetap disahkan, kami khawatir militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga dapat digunakan untuk mengendalikan rakyat yang berani bersuara, yang berpotensi membungkam demokrasi,” ujar Irvan.
Irvan juga menambahkan, jika aspirasi mahasiswa tidak dipertimbangkan, mereka berencana untuk menggelar konsolidasi guna mempersiapkan aksi demonstrasi yang lebih besar.
