PALU,MEDULA.id – Suasana pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Kota Palu mendadak penuh tensi, saat Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan unek-uneknya secara terbuka di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Aria Bima.
Di atas podium, dengan nada serius namun tetap terkendali, Anwar Hafid menyentil ketidakhadiran Wali Kota Palu, Hadiyanto Rasyid, dalam berbagai rapat penting tingkat provinsi
“Saya sudah berkali-kali rapat, tapi saya tidak pernah lihat beliau hadir. Bahkan tidak ada pemberitahuan,” ujar Gubernur Sulteng tersebut.
“Kecuali Wali Kota Palu, yang sampai hari ini saya tidak tahu di mana rimbanya,” tambahnya, yang langsung menyita perhatian hadirin.
Pernyataan tersebut dilontarkan di hadapan jajaran penting, termasuk 12 kepala daerah kabupaten se-Sulteng, Forkopimda, serta Anggota DPR RI Longki Djanggola. Momen ini pun menjadi semacam ‘panggung curhat’ Gubernur Anwar soal koordinasi yang kurang harmonis dengan pemimpin ibu kota provinsi sendiri.
Anwar pun menitipkan harapan besar kepada Wamendagri agar regulasi yang pernah dibahas saat kegiatan retreat di Magelang bisa kembali ditekankan kepada para kepala daerah. Menurutnya, hubungan antara bupati dan gubernur, serta antara gubernur dan Mendagri, harus bersifat sinergis, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau komunikasi dan koordinasi jalan, pembangunan juga bisa lebih cepat dan terarah,” tegas Anwar.
Di sela kritik, Anwar tak lupa memberikan apresiasi kepada sosok yang dinilainya konsisten hadir dan berkontribusi: Longki Djanggola, mantan Gubernur Sulteng dua periode yang kini duduk di Komisi II DPR RI.
“Pak Longki luar biasa. Di mana-mana ada kegiatan provinsi, beliau selalu hadir. Walaupun sudah di Senayan, tapi hatinya tetap untuk Sulteng,” ucapnya disambut tepuk tangan.
Belum ada tanggapan resmi dari pihak Wali Kota Palu terkait pernyataan Gubernur Anwar ini. Namun publik tentu menanti, apakah ‘curhatan’ ini akan menjadi titik balik koordinasi antara pemerintah provinsi dan Kota Palu, atau justru menambah jarak?
