DONGGALA,MEDULA.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Donggala, Dr. Ir. Hi. Muhammad Ali, S.Pd., M.M bersama jajaran mendampingi Bupati Donggala dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanganan Bencana serta Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Direktur Infrastruktur Kedaruratan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Wombo dan Wombo Kalonggo, Kecamatan Tanantovea, Selasa (2/6/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Donggala, Dandim 1306/Donggala, Ketua DPRD Donggala, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Donggala, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala BPBD Kabupaten Donggala, serta pejabat teknis eselon III dari instansi terkait.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan progres penanganan pascabencana di wilayah terdampak serta merumuskan langkah strategis yang terintegrasi dengan program nasional dalam rangka percepatan pemulihan infrastruktur dan pengurangan risiko bencana.
Dalam arahannya, Bupati Donggala menyampaikan apresiasi atas kehadiran semua pihak, terutama perwakilan dari BNPB Pusat. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan dan lembaga dalam menangani dampak bencana secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Kita butuh kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Maka kunjungan dan koordinasi ini sangat penting sebagai bentuk kolaborasi nyata,” ujar Bupati Donggala.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Donggala menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak, termasuk peningkatan kualitas fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan sarana air bersih.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses teknis berjalan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat, termasuk dengan membangun jembatan bailey sebagai akses utama sementara, sembari mempersiapkan pembangunan kembali jembatan permanen yang rubuh akibat banjir.” ujarnya.
Rakor ini juga membahas sejumlah persoalan teknis yang dihadapi di lapangan, termasuk kendala akses, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan tambahan logistik maupun infrastruktur pendukung. Direktur Infrastruktur Kedaruratan BNPB memberikan arahan serta menyampaikan dukungan dari pemerintah pusat untuk percepatan penanganan, baik dari sisi pendanaan maupun teknis pelaksanaan.
Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung ke titik-titik lokasi terdampak bencana, sebagai bagian dari pemetaan kondisi dan penentuan prioritas tindak lanjut.