PALU,MEDULA.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya penataan ruang sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disampaikannya dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Kota Palu.
AHY mengungkapkan, selama delapan bulan menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, ia semakin menyadari betapa krusialnya pengelolaan tanah dan tata ruang dalam pembangunan. Ia menyoroti potensi masalah seperti tumpang tindih kepentingan, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan yang bisa terjadi jika penataan ruang tidak dilakukan dengan baik.
“Kalau tanahnya tidak jelas, sulit bagi kita merencanakan pembangunan berkelanjutan,” ujar AHY.
Dalam pidatonya, AHY menyampaikan empat arahan strategis untuk pembangunan wilayah berbasis tata ruang:
- Penyelarasan RPJMD dan RPJMN secara spasial agar arah pembangunan daerah dan nasional tidak saling bertabrakan.
- Percepatan legalisasi RDTR dan integrasi dengan OSS berbasis spasial, untuk mempercepat investasi dengan kepastian hukum tata ruang.
- Integrasi data sektoral dalam satu basis data geospasial, mendorong kolaborasi berbasis bukti.
- Pengawasan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan lingkungan, agar pembangunan tetap tangguh dan berkelanjutan.
AHY menekankan pentingnya menjadikan Sulawesi sebagai model pembangunan nasional yang resilien. Ia melihat Sulawesi memiliki potensi besar dalam mendukung swasembada pangan, energi, dan air, serta hilirisasi industri.
“Menata ruang bukan sekadar teknis pembangunan, tapi tentang masa depan anak cucu kita. Kita ingin infrastruktur yang membangun, bukan yang merusak,” tandasnya.
Forum ini turut dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BIG Prof. Muh. Aris Marfai, serta para kepala daerah se-Sulawesi dan Papua Barat Daya. Forum ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi pusat dan daerah dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia.
