PALU,MEDULA.id – Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) tengah menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng. Pemeriksaan ini difokuskan pada aspek kepatuhan kinerja serta tata kelola program strategis yang dijalankan OPD teknis.
Dilansir dari Kailipost.com, Adapun empat OPD yang menjadi objek pemeriksaan adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulteng, Novalina, menegaskan agar seluruh OPD bersikap proaktif dan kooperatif dalam proses pemeriksaan. Hal tersebut disampaikannya saat menerima entry meeting BPK RI Perwakilan Sulteng pada Selasa (19/8/2025).
“Setiap OPD harus cepat memberikan solusi, melengkapi dokumen, dan memperbaiki jika ditemukan kekurangan. Ini akan menjadi penilaian kinerja masing-masing dinas, sehingga para penanggung jawab wajib memberikan perhatian penuh,” ujar Novalina.
Ia juga menekankan pentingnya penyajian data yang akurat, lengkap, dan sesuai standar. “Sistem permintaan data harus jelas, tidak asal selesai, tetapi benar-benar memenuhi kualitas yang dibutuhkan. Semua kendala bisa langsung disampaikan kepada saya,” tambahnya.
Fokus Pemeriksaan: Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup
Ketua Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulteng, Destarina, mengungkapkan pihaknya akan bekerja dengan dua tim pemeriksa. Fokus utama diarahkan pada pengawasan pengelolaan lingkungan hidup serta strategi kebijakan ketahanan pangan yang dilaksanakan Pemprov Sulteng.
Menurutnya, pemeriksaan ini penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan, transparan, dan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak semata mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola program daerah sesuai ketentuan, sehingga benar-benar berdampak pada peningkatan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan di Sulawesi Tengah,” kata Destarina.
Langkah Strategis Pemprov Sulteng
Pemeriksaan BPK menjadi momentum evaluasi bagi Pemprov Sulteng untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Selain menjaga akuntabilitas, langkah ini diharapkan mendorong perbaikan sistem dalam pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, energi, hingga lingkungan hidup.
Entry meeting ini menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan BPK yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi acuan penting bagi Pemprov dalam memperbaiki kinerja serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
