PALU,MEDULA.id – Kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, M.Si., telah genap enam bulan sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Dalam rentang waktu tersebut, roda pemerintahan provinsi terus berjalan, namun masih menyisakan pekerjaan rumah serius: belum seluruh jabatan strategis di level eselon II terisi secara penuh.
Sejumlah posisi kepala dinas dan badan masih kosong setelah ditinggal pejabat yang memasuki masa purna bhakti. Data terakhir menyebutkan, hingga Agustus 2025 terdapat 10 jabatan eselon II yang lowong. Kondisi ini diperkirakan akan bertambah seiring masuknya gelombang pensiun pejabat senior.
Tiga Kepala Dinas Segera Purna Tugas
Berdasarkan informasi dari lingkungan Kantor Gubernur Sulteng, mulai September hingga November 2025 akan ada tiga kepala dinas yang memasuki masa pensiun, yakni:
- 1 September 2025: Kepala Dinas Sosial Sulteng.
- 1 Oktober 2025: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- 1 November 2025: Kepala Dinas Transmigrasi.
Dengan tambahan tersebut, jumlah kekosongan jabatan eselon II yang sebelumnya 10 posisi akan meningkat menjadi 13 kotak jabatan.
Tantangan Bagi Gubernur Baru
Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Gubernur Anwar Hafid. Sebagai pemimpin baru, ia dituntut segera menata birokrasi dengan menempatkan figur-figur yang tepat, profesional, serta memiliki integritas tinggi untuk mendukung program prioritas provinsi.
Kekosongan di level kepala dinas bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, hingga memberikan pelayanan publik. Beberapa dinas yang kosong bahkan memiliki peran vital dalam isu strategis, seperti kesejahteraan sosial, energi, dan transmigrasi.
Seleksi dan Rotasi Pejabat
Sejumlah kalangan menilai, pengisian jabatan eselon II sebaiknya dilakukan melalui seleksi terbuka (lelang jabatan) yang transparan, sesuai ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan begitu, proses penempatan pejabat tidak hanya berbasis senioritas atau kedekatan politik, melainkan benar-benar pada kompetensi dan rekam jejak.
Sumber dari lingkaran birokrasi menyebutkan, Gubernur Anwar tengah mempersiapkan langkah strategis untuk segera menuntaskan kekosongan jabatan tersebut. “Prinsipnya, semua harus berjalan sesuai aturan. Pemerintah provinsi tetap menjaga kesinambungan pelayanan publik meski beberapa posisi diisi pelaksana tugas (Plt),” ungkap seorang pejabat di Kantor Gubernur.
Dampak bagi Pemerintahan
Kosongnya jabatan kepala dinas tentu berdampak pada kelancaran roda organisasi. Meskipun Plt dapat mengisi sementara, namun kewenangan Plt terbatas sehingga beberapa keputusan strategis kerap tertunda.
Di sisi lain, momentum ini bisa menjadi peluang bagi Gubernur untuk melakukan regenerasi birokrasi dengan memberi ruang pada pejabat-pejabat muda yang potensial. Dengan kombinasi pengalaman dan energi baru, diharapkan kinerja pemerintah provinsi dapat semakin optimal.
Harapan Publik
Masyarakat Sulawesi Tengah menaruh harapan besar agar penataan birokrasi di masa kepemimpinan Anwar Hafid dapat segera rampung. Isu pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, hingga pengelolaan sumber daya daerah membutuhkan perangkat birokrasi yang solid dan efektif.
Seorang tokoh masyarakat Palu menyebut, “Gubernur harus cepat mengisi jabatan-jabatan kosong. Kalau terlalu lama dibiarkan, yang dirugikan adalah masyarakat karena pelayanan bisa terganggu.”
