PALU, MEDULA.id – Hingga saat ini, dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, baru Kabupaten Sigi dan Tojo Una-Una yang telah mendirikan Sekolah Rakyat (SR). Satu SR lagi merupakan milik Pemerintah Provinsi, yakni SR Tadulako Nambaso yang berlokasi di kawasan BPSDM Sulteng lengkap dengan fasilitas asramanya. Sementara itu, 10 kabupaten dan Kota Palu tercatat belum merealisasikan pendirian SR.
Keterlambatan sejumlah daerah tersebut umumnya disebabkan persoalan teknis, seperti pemilihan lokasi, kejelasan status lahan, hingga kesiapan sarana dan prasarana termasuk asrama. Pemerintah daerah juga dinilai membutuhkan kebijakan alternatif dan afirmatif dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses pendirian.
Wagub Reny: Jangan Lewatkan Program Strategis Presiden
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota harus segera mengambil peran dalam program SR yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai strategi nasional memutus mata rantai kemiskinan.
“Mari kita berbondong-bondong mengambil program Sekolah Rakyat. Ini amanah presiden yang harus kita dukung,” tegasnya saat membuka Rakor Penyelarasan Program SR dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Hotel Swiss-Bel, Kamis (20/11).
Saat ini, sudah hadir tiga SR di Sulteng:
- SR Tadulako Nambaso (Pemprov)
- SRMP Sigi
- SR Terintegrasi Tojo Una-Una
Reny menyayangkan apabila masih ada daerah yang menunda pendirian SR, mengingat seluruh pembiayaan program ini ditanggung penuh pemerintah pusat melalui Kemensos RI.
Contoh Gerak Cepat: SR Tadulako Nambaso Dirampungkan Administrasinya dalam 3 Hari
Reny menuturkan bagaimana ia bersama Dinas Sosial, BPN, dan OPD teknis bergerak cepat menyiapkan seluruh persyaratan pendirian SR Tadulako Nambaso.
“Administrasinya kami siapkan hanya dalam tiga hari. Saya langsung menjemput bola,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan hal serupa dengan mengerahkan seluruh perangkat daerah agar persyaratan pendirian SR dapat segera terpenuhi.
Siswa SR Merasa Betah: “Tidak Ada yang Minta Pulang”
Wagub turut menyampaikan rasa syukurnya karena seluruh siswa SR merasa betah tinggal di asrama. Tidak ada satu pun peserta yang mengeluh atau ingin kembali ke rumah.
Mereka mendapatkan pendidikan penuh, asrama, seragam lengkap, konsumsi harian, serta layanan kesehatan secara gratis.
“Alhamdulillah, anak-anak kita merasa SR sebagai rumah kedua mereka,” ucap Reny.
DTSEN Jadi Dasar Penentuan Sasaran SR
Dalam rakor tersebut, Wagub menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen akurat dalam mengidentifikasi rumah tangga miskin, potensi daerah, serta tantangan wilayah. Data DTSEN menjadi dasar penentuan sasaran dan materi kurikulum SR agar sesuai dengan kebutuhan sosial-ekonomi masing-masing daerah.
Pembukaan rakor dihadiri pejabat teknis Kemensos RI, unsur Forkopimda, kepala dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota, OPD terkait penyelenggaraan SR, BPS, serta mitra kerja lainnya.
