PALU, MEDULA.id – Belum selesai polemik dugaan adanya “ASN siluman” atau tenaga yang tidak pernah mengabdi namun tiba-tiba menerima SK PPPK, Pemerintah Kota Palu kembali dihadapkan pada gelombang tuntutan baru. Senin (24/11/2025), ratusan tenaga honorer turun ke jalan menuntut kejelasan nasib mereka dan meminta agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ratusan Honorer Mengadu ke Wali Kota
Dilansir dari kailipost.com, Aksi yang digerakkan oleh Aliansi Honorer Kota Palu itu diterima langsung oleh Wali Kota Hadianto Rasyid, Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin, dan sejumlah pejabat terkait. Dalam aspirasinya, para honorer menegaskan bahwa merekalah yang layak diangkat menjadi P3K, bukan pihak-pihak yang disebut sebagai “siluman”.
Mereka menyoroti ketidakjelasan proses pengangkatan PPPK, mulai dari validasi data hingga status pengajuan berkas ke Kementerian PAN-RB. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun namun belum mendapatkan kepastian.
Pemkot Berjanji Perjuangkan ke KemenPAN-RB
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Hadianto menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palu berkomitmen memperjuangkan hak para tenaga honorer.
“Ini permintaan besar. Pemkot Palu siap atas pembiayaan P3K yang akan diangkat, baik yang bekerja paruh waktu maupun yang sudah berjalan,” ujar Hadianto.
Ia menyampaikan bahwa honorer adalah bagian dari keluarga besar Pemkot Palu yang selama ini hadir di garda pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah berkewajiban memperjuangkan kepastian status mereka.
Wali kota memastikan bahwa pihaknya akan menemui Menteri PAN-RB bersama tiga perwakilan honorer untuk memastikan data honorer yang valid dapat terakomodasi.
“Hari Kamis, ada tiga orang dari perwakilan honorer yang belum terangkat ikut bersama kami. BKD juga mendampingi, dan akan saya lihat OPD lainnya yang perlu ikut,” tambahnya.
Aliansi: 1.250 Data Menyusut Jadi 998 Orang
Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Arifin, menyambut baik hasil pertemuan tersebut karena pemerintah daerah menunjukkan langkah nyata dengan siap membawa aspirasi mereka ke tingkat pusat.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat 1.250 data honorer yang diajukan. Namun setelah divalidasi oleh BKD, jumlahnya tersaring menjadi 998 orang. Data inilah yang kemudian akan dibawa ke KemenPAN-RB untuk diperjuangkan.
“Kami minta KemenPAN-RB membuka kembali link pengusulan. Banyak teman-teman yang belum terakomodir, khususnya tenaga paruh waktu,” tegas Arifin.
Para honorer berharap agar proses pengangkatan PPPK benar-benar mengedepankan asas keadilan bagi mereka yang selama ini bekerja dan mengabdi di lingkungan Pemkot Palu.
