PALU, MEDULA.id – Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret dalam pemberdayaan pengusaha lokal, khususnya melalui implementasi program unggulan daerah bertajuk “Berani”.
Ajakan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPD Gapensi Sulteng yang digelar di Ballroom Hotel Santika, Senin (9/2/2026). Rakerda kali ini mengusung tema “Kolaborasi Mewujudkan Program Berani Sulteng untuk Infrastruktur yang Berkelanjutan”, sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan asosiasi jasa konstruksi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Gapensi menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kontraktor dan pelaku usaha konstruksi lokal agar tidak hanya menjadi penonton dalam proyek-proyek pembangunan di daerah sendiri. Organisasi ini berharap program “Berani” tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang memberi ruang dan kesempatan lebih luas bagi pengusaha lokal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menyambut baik ajakan kolaborasi tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha merupakan kebutuhan mendesak, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan.
“Sinergi sangat penting dan wajib. Tantangan kita saat ini adalah keterbatasan fiskal daerah, sehingga kolaborasi menjadi kebutuhan bersama,” ujar Wagub.
Ia mengungkapkan bahwa postur APBD Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit sekitar Rp1,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus sangat selektif dalam mengalokasikan anggaran, dengan prioritas utama pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Sulawesi Tengah masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan yang besar. Kebutuhan infrastruktur bukan hanya ratusan miliar, tetapi mencapai triliunan rupiah,” jelasnya.
Menurut Wagub, sebagian besar anggaran pembangunan kini berada di pemerintah pusat melalui kementerian, sehingga Pemprov Sulteng terus berupaya mendorong dukungan dari APBN untuk menutupi keterbatasan fiskal daerah.
Meski menghadapi defisit anggaran, Pemprov Sulteng tetap berkomitmen menjalankan sembilan program unggulan daerah yang dikenal dengan “9 Berani”. Di antaranya adalah program Berani Cerdas dan Berani Sehat yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Wagub berharap, kolaborasi dengan Gapensi dan asosiasi jasa konstruksi lainnya dapat menjadi solusi strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada pelaku usaha lokal.
Forum Rakerda tersebut menjadi momentum dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi untuk menyamakan visi dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
