PALU, MEDULA.id – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, memimpin langsung kegiatan Rembuk Stunting yang digelar di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (10/3/2026). Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Palu.
Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Guru Besar Bidang Biokimia Gizi Universitas Tadulako, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu, perwakilan BKKBN Kota Palu, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala puskesmas, serta pihak terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wawali Imelda menegaskan bahwa rembuk stunting merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Palu dalam menekan angka stunting melalui langkah-langkah yang terencana, terukur, dan melibatkan berbagai pihak.
“Ini adalah kali kedua saya memimpin rapat rembuk stunting hari ini sebagai bagian dari upaya serius Pemerintah Kota Palu dalam menekan angka stunting,” ujar Imelda.
Menurutnya, forum rembuk stunting menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian program penanganan stunting pada tahun sebelumnya sekaligus menyusun strategi intervensi yang lebih efektif untuk tahun berjalan.
Ia menjelaskan, delapan kecamatan di Kota Palu menjadi fokus utama dalam program pencegahan dan penanganan stunting. Oleh karena itu, para camat bersama unsur terkait diminta memaparkan perkembangan pelaksanaan program di wilayah masing-masing, termasuk berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Lebih lanjut, Imelda menekankan bahwa strategi penanganan stunting perlu lebih diarahkan pada upaya pencegahan sejak masa kehamilan. Karena itu, perhatian terhadap kesehatan ibu hamil dan calon ibu hamil harus menjadi prioritas dalam program intervensi.
“Fokus penanganan stunting harus kita ubah, yaitu lebih menekankan pada masa kehamilan. Artinya perhatian kita harus lebih besar kepada ibu hamil dan calon ibu hamil,” jelasnya.
Ia berharap melalui forum rembuk stunting ini dapat terbangun komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan angka stunting di Kota Palu. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kerja bersama dari berbagai unsur, mulai dari kader posyandu, tenaga kesehatan di puskesmas, pemerintah kelurahan, hingga organisasi PKK.
Selain itu, Wawali juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta, agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Imelda juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 Kota Palu berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan penurunan angka stunting terbaik. Atas capaian tersebut, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal sebesar Rp6,1 miliar kepada Kota Palu.
Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat sinergi dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Palu pada tahun 2026.
“Kita bekerja bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena kepedulian terhadap masa depan anak-anak di Kota Palu. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi generasi penerus kita,” pungkas Wawali Imelda.
