PALU, MEDULA.id – Anggota DPR RI Komisi II, Longki Djanggola, akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk menindaklanjuti aduan sejumlah pegawai honorer di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang tidak lolos ujian CPNS dan PPPK.
Dalam keterangan persnya pada Selasa (28/1/2025), Longki menyampaikan bahwa pegawai honorer yang telah bekerja lebih dari 5 tahun seharusnya mendapatkan prioritas dalam seleksi. “Seharusnya tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 5 tahun mendapatkan prioritas,” ungkapnya.
Selain itu, Longki juga berencana untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng terkait surat masa sanggah yang kabarnya belum dikeluarkan hingga saat ini. Ia berharap agar proses administrasi terkait hal tersebut segera diselesaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Longki Djanggola mengimbau kepada para pegawai honorer untuk tidak hanya fokus pada dinas tertentu. “Tetapi pertimbangkan juga formasi lain sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah pegawai honorer di Sekretariat DPRD Sulteng mengadu kepada Longki Djanggola karena tidak lolos dalam seleksi CPNS dan PPPK. Perwakilan dari pegawai honorer yang mengadu tersebut antara lain Abdul Rauf, Zainal, Ustin Wulandari, Sari Intan, Juliana, Steven, dan Simon. Mereka menyatakan ketidakpuasan terkait proses seleksi tahap I, yang mana dari 99 tenaga honorer yang ikut, tidak ada satupun yang lulus.
Lebih lanjut, mereka juga mengungkapkan keberatan atas informasi bahwa peserta yang tidak lulus tahap I tidak diperbolehkan mengikuti seleksi tahap II. Padahal, dalam proses seleksi tersebut, terdapat 115 formasi yang disediakan untuk Sekretariat DPRD Sulteng.
Para pegawai honorer ini berharap agar formasi-formasi tersebut diprioritaskan bagi mereka yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, sesuai dengan arahan Mendagri yang menyebutkan bahwa tenaga honorer lama seharusnya lebih diutamakan.
Abdul Rauf, salah seorang perwakilan pegawai honorer, mengungkapkan bahwa mereka ingin mendapatkan prioritas seperti yang terjadi di beberapa provinsi lain, salah satunya Banten. “Di Banten, tenaga honorer berhasil memperjuangkan aspirasi mereka hingga lolos seleksi CPNS dan PPPK melalui koordinasi dengan pemerintah, DPR, Mendagri, dan MenPAN-RB,” ujar Abdul saat menyampaikan aduan di Rumah Aspirasi, Jl Kesehatan, Palu.
Dengan adanya rencana RDP ini, Longki Djanggola berharap dapat memperjuangkan hak-hak para pegawai honorer, sekaligus memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil dan transparan.
