Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 8,57%, yang merupakan pencapaian terendah sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan pada 1960. Jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sekitar 24,06 juta jiwa, mengalami penurunan signifikan sebanyak 3,67 juta orang atau 13,23% dibandingkan sepuluh tahun lalu.
“Tingkat kemiskinan pada September 2024 sebesar 8,57% ini menjadi pencapaian terendah di Indonesia sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan oleh BPS pada 1960,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers pada Rabu, 15 Januari 2025.
Namun, meskipun angka kemiskinan ini menunjukkan penurunan, pencapaian tersebut menuai kritik karena garis kemiskinan nasional Indonesia dianggap tidak lagi relevan dan terlalu rendah bila dibandingkan dengan standar internasional. Kritik ini muncul karena pentingnya menyelaraskan garis kemiskinan untuk kebijakan yang lebih tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
BPS sendiri mengungkapkan bahwa garis kemiskinan nasional Indonesia per kapita pada September 2024 adalah Rp595.242 per bulan, yang artinya pengeluaran penduduk miskin Indonesia diasumsikan sekitar Rp19.841 per hari. Namun, jika mengacu pada standar Bank Dunia untuk negara dengan kelompok penghasilan menengah ke atas, garis kemiskinan seharusnya berada pada angka US$6,85 per kapita per hari, atau sekitar Rp109.600 per hari (dengan asumsi kurs Rp16.000).
Jika garis kemiskinan Indonesia mengikuti standar Bank Dunia tersebut, proyeksi jumlah penduduk miskin Indonesia akan meningkat secara signifikan menjadi 171,4 juta orang, atau sekitar 61,77% dari total populasi. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara data kemiskinan yang dirilis BPS dengan kenyataan di lapangan yang sering kali memperlihatkan banyaknya kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat.
Menurut Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, meskipun data BPS menunjukkan angka kemiskinan sekitar 8%, kenyataannya banyak orang yang merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. “Itu kenapa, kita melihat banyak sekali orang susah tapi sesuai data BPS yang miskin hanya sekitar 8%-an saja,” ujar Wahyudi, sebagaimana dikutip dari Katadata.co.id, Senin, 20 Januari.
Dengan adanya ketidaksesuaian antara garis kemiskinan yang digunakan BPS dengan standar internasional, banyak pihak berharap agar pemerintah dapat segera menyesuaikan garis kemiskinan agar kebijakan yang diambil dalam mengatasi kemiskinan dapat lebih efektif dan lebih mencerminkan kondisi ekonomi nyata masyarakat Indonesia.
