PALU,MEDULA.id – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Tengah berlangsung penuh suka cita setelah 13 pimpinan DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Sulteng secara bulat menyatakan dukungan kepada Muhammad Arus Abd Karim untuk kembali memimpin Partai Golkar Sulawesi Tengah untuk ketiga kalinya.
Dengan kesepakatan tersebut, Musda yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, praktis berjalan sebagai ajang seremonial aklamasi. Kesepakatan dukungan sendiri telah dideklarasikan sehari sebelum pembukaan Musda.
Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan dukungan penuh terhadap keputusan bulat kader di daerah. Ia bahkan menyampaikan pesan simbolis yang disambut sorak-sorai peserta Musda.
“Lebih baik ikut Arus daripada terseret gelombang,” ujarnya, disambut tepuk tangan meriah.
Musda turut dihadiri oleh Korwil DPP Partai Golkar wilayah Sulteng dan Gorontalo, Muhidin M Said, serta sejumlah tokoh senior Golkar lainnya.
Dinamika Jabatan Internal
Meski dukungan terhadap Arus Abd Karim berlangsung aklamasi, perbincangan di arena Musda tetap diwarnai dialektika mengenai konfigurasi kepengurusan DPD ke depan. Informasi yang beredar menyebutkan kemungkinan adanya jabatan Ketua Harian serta usulan posisi Sekretaris DPD yang akan diisi representasi kader dari wilayah Timur Sulteng—sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan merebut kursi DPR RI dari dapil tersebut.
Seorang kader muda Golkar yang telah setia sejak tiga periode pemilu menilai dinamika itu wajar.
“Namanya juga Musda partai politik. Golkar adalah partai matang dan penuh pengalaman, pasti ada solusi. Salah satunya memang kemungkinan adanya posisi ketua harian dan sekretaris dari wilayah Timur,” jelasnya.
Namun, sejumlah peserta Musda memilih irit bicara. Ketua DPD Partai Golkar Buol, Boy Batalipu, misalnya, enggan memberikan spekulasi.
“Waduh, belum tahu soal (ketua harian). Itu belum dibahas. Nanti kita lihat lagi,” singkatnya.
Soal Diskresi Ketum
Isu lain yang turut mengemuka adalah diskresi Ketua Umum. Sebelumnya, Indra Jaya Piliang, Direktur Pengembangan Organisasi Balitbang DPP Partai Golkar, menjelaskan bahwa diskresi adalah hak prerogatif Ketum dan telah beberapa kali digunakan dalam sejarah Golkar.
“Hak prerogatif itu pernah dikeluarkan Ketum Airlangga di masa Covid, dan sebelumnya oleh Ketum Aburizal Bakrie ketika terjadi dualisme kepengurusan,” jelas Indra.
Peneguhan Kepemimpinan
Dengan aklamasi dari 13 DPD, jalan Arus Abd Karim untuk menakhodai Partai Golkar Sulteng periode ketiga praktis tak terbendung. Musda XI ini sekaligus meneguhkan soliditas internal Golkar Sulteng serta menunjukkan kedewasaan partai dalam menjaga tradisi musyawarah mufakat.
