PALU, MEDULA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi menutup Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025. Penutupan berlangsung di Lapangan Pogombo, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rabu pagi (10/12/2025).
Dilansir dari kailipost.com, Kegiatan ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian pembentukan kompetensi dasar aparatur baru yang diproyeksikan untuk memperkuat kinerja pelayanan publik di berbagai Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan laporan panitia, dari total 441 peserta Latsar CPNS, sebanyak 439 orang dinyatakan lulus. Dua peserta lainnya memilih mengundurkan diri selama proses pelatihan berlangsung. Peserta CPNS yang mengikuti Latsar terdiri atas 326 orang dari golongan III dan 115 orang dari golongan II.
Sementara itu, pada program Orientasi PPPK, tercatat sebanyak 4.354 peserta dinyatakan lulus dan siap menjalankan tugas sesuai penempatan masing-masing di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah.
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Sadly Lesnusa, dalam sambutannya menegaskan bahwa aparatur sipil negara memiliki posisi strategis dalam mendukung dan menggerakkan agenda pembangunan daerah. Menurutnya, ASN dituntut untuk bekerja secara cepat, tepat, transparan, serta memiliki orientasi kuat pada pelayanan masyarakat.
Ia menekankan bahwa aparatur tidak cukup hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga harus memahami arah kebijakan dan visi besar pembangunan Sulawesi Tengah agar setiap tugas yang dijalankan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa status sebagai CPNS maupun PPPK merupakan amanah besar yang harus dijaga dengan integritas dan tanggung jawab. Aparatur diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang bekerja dengan dedikasi, kecerdasan, keikhlasan, serta komitmen untuk menuntaskan setiap tanggung jawab yang diemban.
Dalam kesempatan tersebut, isu efisiensi anggaran yang saat ini menjadi perhatian nasional turut disoroti. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, hal itu harus menjadi pemicu bagi ASN untuk lebih kreatif, adaptif, dan inovatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pelayanan publik, tegasnya, tidak mengenal penundaan.
Pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2025 dilaksanakan selama 64 hari kerja dengan metode blended learning, yang memadukan pembelajaran mandiri, pembelajaran daring melalui platform virtual, serta sesi tatap muka. Adapun Orientasi PPPK dilaksanakan selama 17 hari kerja dengan metode pembelajaran mandiri dan tatap muka.
Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan ini, para CPNS dan PPPK diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.
