Peringatan Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi momentum membahas akses pendidikan, tetapi juga menilai sejauh mana pendidikan mampu mengantarkan lulusannya ke dunia kerja yang sesuai kompetensi. Dalam realitanya, bekerja tak sesuai jurusan kini bukan lagi hal asing. Fakta ini diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada tahun 2022, yang menyebutkan bahwa ada 80% mahasiswa tidak bekerja sesuai jurusan kuliahnya.
Di balik data tersebut tersimpan realitas bahwa tidak sedikit lulusan yang harus bekerja di luar bidang yang mereka pelajari. Di tengah tuntutan fleksibilitas, fenomena ini akhirnya dianggap wajar. Namun, di balik normalisasi tersebut muncul pertanyaan: apakah ini merupakan bentuk fleksibilitas dunia kerja atau justru kekeliruan yang dibiarkan?
Fenomena ini kerap dipicu oleh faktor ekonomi yang membuat para lulusan berpikir “kerja apa saja yang penting produktif dan bisa bertahan hidup”. Hal ini juga diperparah dengan keterbatasan lapangan kerja sehingga para lulusan terpaksa bekerja sesuai lowongan yang ada tanpa memikirkan keselarasan antara ilmu yang dimiliki dengan pekerjaan yang dilakukan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyebutkan bahwa ada 1,4 juta lulusan D3 hingga S1 setiap tahunnya, namun hanya ada 141 ribu loker yang terbit setiap tahun. Selain itu, tak jarang pula hal ini disebabkan perubahan minat dalam masa perkuliahan yang membuat seseorang justru menekuni skill yang berbeda dari jurusan kuliahnya.
Di satu sisi, hal ini kemudian dipahami sebagai bentuk fleksibilitas karena pada realitanya dunia kerja tidak lagi berjalan secara linear. Banyak individu justru dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan bahkan harus keluar dari bidang keilmuan. Selain itu, berkembangnya akses terhadap berbagai keterampilan yang dapat dipelajari secara nonformal dengan memanfaatkan teknologi juga memperkuat anggapan bahwa kemampuan tidak selalu ditentukan oleh jurusan.
Namun, di balik anggapan fleksibilitas tersebut terdapat persoalan yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini sebenarnya menyimpan sejumlah persoalan mendasar. Bekerja tidak sesuai bidang keilmuan mungkin kedengarannya memang membanggakan karena dapat beradaptasi dengan perubahan. Namun, ketidaksesuaian ini justru berpotensi membuat bidang keilmuan yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara optimal yang berdampak pada kualitas hasil pekerjaan, apalagi jika pekerjaan tersebut menuntut pengetahuan dan keahlian yang seharusnya didapat melalui pendidikan formal. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya membuang-buang potensi berharga tetapi juga dapat menurunkan standar pekerjaan di berbagai bidang.
Permasalahan ini kemudian diperparah dengan realita dunia pendidikan. Tidak sedikit lulusan yang memiliki ijazah, namun kemampuan yang seharusnya dimiliki ternyata belum sepenuhnya dikuasai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia kerja dengan proses pendidikan. Sehingga ketika ketidaksesuaian pekerjaan ditambah dengan keterbatasan kemampuan, kondisi ini bukan lagi sebuah fleksibilitas melainkan kompleksitas persoalan yang dapat mempengaruhi hasil kerja secara keseluruhan.
Di satu sisi, fleksibilitas memang suatu kebutuhan. Kemampuan untuk beradaptasi dan mempelajari keterampilan baru tidak dapat diabaikan, bahkan hal ini bisa menjadi nilai tambah dalam dunia kerja.
Namun, ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan tetap berpotensi mempengaruhi kualitas kerja dan menurunkan standar pekerjaan, serta membuang potensi yang ada. Oleh karena itu, fleksibilitas tetap memerlukan dasar kemampuan yang memadai, bukan sekadar keterpaksaan. Selain itu, diperlukan penyesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan kerja agar kompetensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan demikian, pertanyaannya bukan lagi sekadar fleksibilitas atau kekeliruan, melainkan sejauh mana Hari Pendidikan Nasional benar-benar menjadi momentum perbaikan agar pendidikan semakin selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Penulis : Nur Fatiha & Ameliya
