PALU,MEDULA.id – Pengurus Daerah Tunas Indonesia Raya (PD TIDAR) Sulawesi Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah evaluatif pemerintah terhadap aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini dinilai penting mengingat adanya kekhawatiran yang meluas dari masyarakat dan aktivis lingkungan terhadap potensi kerusakan alam di lima pulau kecil di kawasan tersebut.
Ketua PD TIDAR SULTENG, Rafani Tuahuns, menyampaikan keprihatinan atas potensi dampak ekologis yang dapat ditimbulkan oleh eksploitasi tambang di kawasan konservasi laut yang kaya akan biodiversitas.
“Kami di PD TIDAR SULTENG memandang bahwa eksploitasi tambang yang mengancam kelestarian lingkungan, terlebih di kawasan seunik Raja Ampat, adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi bangsa. Potensi kerusakan ekologis tidak sebanding dengan keuntungan jangka pendek yang ditawarkan. Kami mendesak agar pemerintah serius melakukan evaluasi, dan jika perlu, mencabut izin tambang yang merusak ruang hidup masyarakat adat dan ekosistem laut,” tegas Rafani.
Ia juga menekankan bahwa PD TIDAR sebagai organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepentingan rakyat, terutama generasi muda yang akan mewarisi dampak dari keputusan pembangunan saat ini.
“Kita tidak boleh diam ketika alam sedang diancam. Perlu ada keberanian kolektif untuk mengatakan cukup terhadap eksploitasi sumber daya yang mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial,” tambahnya.
PD TIDAR SULTENG juga menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah membuka ruang dialog yang inklusif dengan masyarakat adat dan pegiat lingkungan sebelum mengambil keputusan strategis di wilayah-wilayah sensitif ekologis seperti Raja Ampat.
